PELANTIKAN KETUA UMUM DAN ANGGOTA DEWAN PENGURUS PUSAT ASMINDO (2022 – 2027)

Jakarta 27 September 2022 – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop dan UKM) Teten Masduki secara resmi melakukan pelantikan kepada Dedy Rochimat selaku ketua umum DPP Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (ASMINDO) periode 2022-2027.

Sebanyak 44 anggota pengurus dilantik oleh Ketua Umum ASMINDO Dedy Rochimat, di Auditorium gedung Kemenkop dan UKM, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Selasa (27/9/2022).

Dalam sambutannya, Dedy Rochimat optimis ASMINDO dapat membangun permebelan dan kerajinan tangan bersama seluruh pemangku kepentingan di Tanah Air. Sebab, ASMINDO telah ada sejak tahun 1988 lalu.

Menurutnya, Presiden Jokowi sampai sekarang tetap memperhatikan kehadiran ASMINDO. Karena itu, Organisasi ini berharap dukungan dari Presiden, agar pelaku usaha permebelan dan kerajinan tangan di Indonesia bisa naik kelas.

Selain itu, Dedy Rochimat juga mengapresiasi upaya Kemenkop dan UKM yang telah memfasilitasi ASMINDO untuk melantik keanggotaan periode 2022-2027.

Dedy Rochimat berharap, ASMINDO dapat menjalin kerja sama dengan Kemenkop dan UKM, demi kesejahteraan para pelaku permebelan dan kerajinan tangan di Indonesia.

Sementara itu, Menkop dan UKM RI Teten Masduki mengatakan, keanggotaan baru ini akan memunculkan semangat dan ide baru untuk menyongsong tahun emas Indonesia di tahun 2045.

Karena itu, diharapkan Indonesia dapat menjadi empat kekuatan penghuni besar di dunia setelah China, Amerika Serikat dan India.

Teten menjelaskan, Pemerintah Indonesia juga membuat roadmap demi menyongsong Wawasan Indonesia 2045. Dengan begitu, Indonesia dapat menjadi leading (pemimpin) di semua sektor, salah satunya industri manufaktur.

“Meskipun kita akan menjadi empat kekuatan ekonomi dunia, kita ingin juga industri bukan jago kandang, tetapi sebagaimana negara-negara besar, kita juga masuk menguasai pasar global,” ucap Teten.

Ia menjelaskan, pasar dalam negeri cukup besar yakni hampir sekitar 300 juta dollar AS. Angka tersebut sangat besar, sehingga dapat mencakup beberapa negara di Eropa.

“Sekarang 40 persen belanja pemerintah sudah harus menggunakan produk UMKM atau produk dalam negeri, dan ratas (rapat terbatas) terakhir Pak Presiden minta kalau perlu 100 persen,” ungkapnya.

“Karena kalau yang 40 persen itu sekarang misal dijumlah kira-kiranya Rp 400 triliun, itu bisa meng-create (menciptakan) lapangan pekerjaan, atau memberi kontribusi pertumbuhan ekonomi 1,85 persen, berdasarkan hitungan BPS,” imbuh Teten.